Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Bireuen, M Zubair, SH.,MH mengatakan, kegiatan itu bertujuan supaya operator PPID meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara terbuka.
Karena memiliki peran penting yaitu sebagai wujud komunikasi dan mediasi utama sesuatu lembaga pemerintah dengan publik khususnya media, jelasnya dalam acara menghadirkan pemateri H Hamdan Nurdin, AMK.,S.Sos.,MSi.
Diantaranya juga dikatakan, website yang ada di SKPK tersebut terintegrasi dengan Website di Kominfo sehingga diharapkan harus dapat dikelola dengan baik, transparan serta lugas.
"Operator ini saya harap dari PNS yang kita kelola ini informasi kenegaraan yang punya informasi jelas dan dokumen negara serta kita punya tanggung jawab," pesannya.
Dikatakan juga terkait dengan informasi yang dikecualikan dan harus ditetapkan dengan peraturan bupati, baru ada empat dinas sudah mengirim dan telah di uji konsekuensi.
Bagi dinas yang belum agar dapat segera dikirim, untuk menimalisir terjadi gugatan. "Hasil pendataan kami masih ada SKPK yang belum ada web dan semua harus ada agar konek dengan Kominfo, sehingga informasi tersedia dengan sempurna," imbuh Kadis. (Yudi Wbc)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar