Pemerintah Aceh Diminta Peduli Terhadap Ketua Pemuda Gampong

Dr.Zaini Abdullah

BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Pemuda Peduli Aceh (DPP-SOPPA) Aceh meminta kepada pemerintah Aceh agar bisa melihat keberadaan ketua pemuda di sektor Gampong yang merupakan ujung tombak pembangunan, sosial, serta penerapan syariat Islam di sektor Gampong.

“Seharusnya fungsi dan peran ketua pemuda di sektor Gampong cukup besar, mulai dari masalah sosial, pembangunan serta penerapan syariat Islam di sektor Gampong,” ujar Abdul Halim selaku Jubir DPP SOPPA Aceh.

Soppa melihat, fungsi dan peran ketua pemuda beserta strukturnya tidak berjalan karena perhatian pemerintah Aceh tidak berpihak kepada organisasi kepemudaan di Gampong serta alokasi anggaran yang sangat minim.

“Kami atas nama soppa meminta kepada pemerintah Aceh supaya pada tahun 2014 bisa mengalokasikan 6,5 Milyar dalam Rangcangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) untuk memberikan jerih payah ketua pemuda di seluruh Aceh,” pinta Abdul Halim.

Soppa menilai, jika pememerintah Aceh menggap keberadaan ketua pemuda serta memberikan jerih payah ketua pemuda maka pemerintah Aceh kembali memperkuat struktur sosial masyarakat Aceh sehingga los control masyarakat terhadap kehidupan sosial masyarakat kembali terjadi di Aceh.

“Hari ini, los contro masyarak sangat lemah, penyebab utamnya adalah tidak berjalanya sutruk sosial organisasi kepemudaan di sektor Gampong, ketua pemuda serta jajarannya tidak berani berbuat banyak karena merasa tidak punya kapasitas,” jelas Halim.

Lebih lanjut Halim mengatakan, mengenai aturan hukum untuk memberikan jerih payah ketua pemuda di seluruh Gampong yang tersebar di Aceh, pemerintah Aceh bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang kewajiban pemerintah membayar jerih payah ketua pemuda setiap bulannya.

“Dalam Peraturan Daerah ini nantinya pemerintah Aceh bisa menjelaskan, apakah kewajiban membayar jerih payah ketua pemuda itu tanggung jawan pemerintah Kabupaten/Kota atau pemeirntah Aceh,” sebut Halim.

Halim mengutarakan, jika pemerintah Aceh berani mengusulkan 50 milyar untuk melantik Wali Naggroe yang masih menjadi polemik antara pusat dengan Aceh, serta usulah dana hibah pemerintah Aceh 120 milyar untuk KPA pusat yang akhirnya di koreksi mendagri, mengapa 6,5 Milyar untuk membayar jerih payah ketua pemuda di Aceh tidak berani di masukkan.

“Jika sampai pemerintah Aceh tidak menindak lanjuti usulan kami, maka sudah dapat dipastikan pemerintah Aceh tidak memihak kepada rakyat Aceh dan pemuda, maka para ketua pemuda di seluh Aceh bisa menilai sendiri pemerintah yang sekarang berkuasa,” pungkas Abdul. (Red/Fz)

Sumber: DiliputNews.com